Jakarta – Massa aksi berkumpul di ibu kota Korea Selatan untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, Jumat, 4 April 2022. Persoalannya, apakah akan meneruskan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dengan memberlakukan keadaan darurat militer atau mengembalikannya ke tampuk kekuasaan.
Seperti dilansir Antara dan Channel NewsAsia , Kepolisian Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan dengan mengerahkan ribuan personel menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Polisi menaikkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi kedua pada hari Kamis, dengan rencana mengerahkan sekitar 14.000 orang di ibu kota Seoul, menurut Yonhap News .
Upaya Yoon pada tanggal 3 Desember untuk menggulingkan pemerintahan sipil menjerumuskan negara ke dalam kekacauan politik setelah ia mengirim tentara bersenjata ke parlemen.
Panel yang beranggotakan delapan orang akan memutuskan apakah akan mengembalikan jabatan Yoon atau memecatnya. Majelis Nasional memakzulkannya pada tanggal 14 Desember atas upaya darurat militer yang gagal, yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis politik terburuk dalam sejarah terkini.
Jika kembali menjabat, Yoon akan segera melanjutkan tugasnya. Jika ia diberhentikan, Korea Selatan akan menyelenggarakan pemilihan presiden dadakan dalam waktu 60 hari.
Menurut hukum, persetujuan enam hakim diperlukan untuk menegakkan pemakzulan.
Bulan lalu, Mahkamah Konstitusi menolak pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo dan mengembalikannya ke jabatannya.
Peringatan “Eulho” menempatkan setengah dari seluruh pasukan polisi yang tersedia dalam keadaan siaga darurat, sementara peringatan tertinggi, “Gapho,” akan dikeluarkan pada hari Jumat untuk mengerahkan semua pasukan ke situasi tersebut.
Polisi telah menyelesaikan operasi “zona vakum” di dekat Mahkamah Konstitusi dengan menutup area tersebut dengan bus polisi.
Menurut Kepala Staf Gabungan, militer Korea Selatan juga akan meningkatkan pengawasannya terhadap Korea Utara menjelang keputusan tersebut.
Putusan Pengadilan akan disampaikan dari ruang sidang dan dapat disiarkan secara langsung dan dihadiri oleh masyarakat.
Yoon, menurut tim hukumnya, tidak akan menghadiri sidang Pengadilan yang telah lama ditunggu.
Pada bulan Januari, ia ditangkap dan didakwa dengan tuduhan pemberontakan kriminal, tetapi dibebaskan dari penjara bulan lalu setelah pengadilan distrik Seoul membatalkan penangkapannya dan mengizinkannya untuk diadili tanpa penahanan fisik.