Jakarta — Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) sejumlah perguruan tinggi menggelar unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Senin, 17 Februari 2025. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak pro rakyat.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Satria Naufal mengatakan, judul Indonesia Gelap dimaknai sebagai ketakutan masyarakat Indonesia terhadap masa depan bangsa. “Bagi kami, Indonesia Gelap cukup mewakili ketakutan, kekhawatiran, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2025.
Ia menilai, di era kepemimpinan Prabowo, masyarakat kerap dihantui isu dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Karena itu, menurutnya, unjuk rasa ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Peringatan bagi pemerintah untuk terus mempertimbangkan semua aspek dalam pemerintahan,” kata Satria.
Tagar #IndonesiaGelap mulai menyedot perhatian di platform media sosial X. Hingga Senin pagi, sebanyak 39 ribu pengguna X tengah membicarakan #IndonesiaGelap yang menjadi aksi mahasiswa hari ini.
Sebelum turun ke jalan, kelompok mahasiswa ini berkonsolidasi dengan koalisi masyarakat sipil, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Berdasarkan informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini akan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor-kantor pemerintahan masing-masing kota hari ini.
Aksi unjuk rasa BEM SI dan koalisi masyarakat sipil di sejumlah daerah lainnya dijadwalkan pada 18 atau 19 Februari mendatang. Khusus di Jakarta, aksi akan berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Beberapa tuntutan yang akan dibawa dalam aksi tersebut antara lain efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Perampasan Aset; menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Jaksa Agung; mengevaluasi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis secara menyeluruh; mewujudkan pendidikan gratis; menolak revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara; menghapus dwifungsi militer di sektor tersebut; reformasi kepolisian; menolak revisi peraturan tata tertib DPR; dan merealisasikan anggaran tunjangan dosen.