Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyelenggarakan gerakan bertajuk Indonesia Gelap yang akan berlangsung mulai Senin, 17 Februari 2025 hingga Rabu, 19 Februari 2025. Aksi unjuk rasa akan dilakukan di berbagai daerah, antara lain Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Rangkaian demo akbar rencananya akan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025.
Aksi unjuk rasa yang akan berlangsung hingga 18 dan 19 Februari mendatang itu bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama kerja mereka yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan kesejahteraan kaum akademisi.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa BEM SI Satria Naufal Putra Ansar menegaskan aksi ini merupakan reaksi atas berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa dan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. “Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakili ketakutan, kekhawatiran, dan kesejahteraan rakyat,” katanya saat dihubungi Tempo , Senin, 17 Februari 2025.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyatakan akan bergabung dalam gerakan massa yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum di Yogyakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Selasa, 18 Februari 2025, Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto menegaskan pihaknya akan tetap berpartisipasi dalam gerakan tersebut meski tengah berada dalam masa transisi kepemimpinan.
“BEM KM UGM meski masih dalam masa transisi, akan melebur dalam aksi bersama masyarakat dan mahasiswa di Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025,” ujarnya.
Tiyo menilai kebijakan pemerintah, khususnya Program Makanan Bergizi Gratis, dilakukan tanpa kajian akademis yang memadai dan malah berujung pada pemangkasan anggaran di sektor-sektor esensial. “Saya kira Presiden Prabowo harus menyadari bahwa pemangkasan anggaran yang gegabah ini jangan sampai dilakukan hanya untuk memenuhi janji politik program yang belum melalui kajian akademis yang memadai,” katanya.
Tiyo juga menghimbau pemerintah untuk tidak ragu mengevaluasi atau bahkan membatalkan program tersebut apabila terbukti merugikan sektor lain yang lebih fundamental. “Kami minta program Makanan Bergizi Gratis dievaluasi total, tidak perlu malu untuk mempertimbangkan pembatalan. Dan mari kita kembali kepada hal-hal fundamental yang telah dijanjikan Indonesia sejak merdeka, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.
Selain itu, BEM KM UGM juga menyoroti penggunaan istilah ‘efisiensi’ oleh pemerintah dalam konteks pengelolaan anggaran. Menurut Tiyo, efisiensi memang diperlukan, terutama dalam pemangkasan biaya seremonial dan hal-hal yang tidak substansial. Namun, jika pemangkasan anggaran menyasar sektor pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, maka hal tersebut patut ditentang.
“Jika anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, pelayanan publik juga ikut digerus, maka lebih tepat disebut pemotongan anggaran yang gegabah dan karenanya harus dilawan,” ujarnya.
Gerakan Indonesia Gelap yang akan diselenggarakan di Yogyakarta diperkirakan akan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat umum. Hingga saat ini, poin-poin aksi akan diumumkan lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya penghematan anggaran. Melalui kebijakan tersebut, ia menargetkan efisiensi di tingkat kementerian dan lembaga dapat menghemat anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun.
Salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, mengungkapkan kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp22,5 triliun dari total alokasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp57,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemangkasan anggaran tersebut juga mencakup Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Namun, ia menegaskan, pemangkasan tersebut lebih difokuskan pada belanja yang tidak penting, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis, dan kegiatan seremonial.
“Pemerintah akan terus mengkaji ketat anggaran operasional perguruan tinggi negeri untuk memastikan perguruan tinggi negeri tidak terkena pemotongan anggaran , sehingga tetap dapat melaksanakan tugas pendidikan tingginya,” ujarnya.