STRANGERVIEWS – Greenpeace Indonesia mengecam rencana pemerintah untuk mengubah 20 juta hektar hutan menjadi lahan pangan, energi, dan air. Langkah ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap komitmen Indonesia untuk menjaga iklim dan keanekaragaman hayati, serta berisiko memperburuk kerusakan lingkungan.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sekar Banjaran Aji mengatakan langkah tersebut berisiko memicu deforestasi lebih lanjut di hutan alam Indonesia. Pemerintah juga dinilai kurang transparan dalam merinci rencana pemanfaatan lahan seluas 20 juta hektare tersebut. “Pemerintah harus menghentikan deforestasi jika benar-benar ingin menghindari bencana iklim yang lebih buruk,” kata Sekar dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Januari 2025.
Rencana pemerintah ini pun dinilai bertolak belakang dengan langkah pemerintah sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo yang dalam Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 menetapkan kuota deforestasi hingga 10,43 juta hektare dalam kurun waktu 2021-2030. Jumlah tersebut setara dengan hampir seperempat luas Pulau Sumatera dan dapat melepaskan lebih dari 10 juta gigaton CO2 ke atmosfer.
Salah satu hal yang disorot tajam adalah pandangan Presiden Prabowo Subianto tentang perluasan perkebunan kelapa sawit. Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia perlu memperluas perkebunan kelapa sawit dan tidak perlu khawatir dengan deforestasi dinilai sangat berisiko bagi masa depan hutan Indonesia. “Pernyataan ini menunjukkan bahwa Prabowo gagal memahami masalah dasar hutan dan kebijakan bebas deforestasi yang diterapkan Uni Eropa,” kata Sekar.
Retorika kedaulatan pangan dan energi yang digembar-gemborkan pemerintah hanya dalih untuk membuka perkebunan kelapa sawit, seperti yang terjadi di lahan lumbung pangan Gunung Mas yang dikelola Kementerian Pertahanan. “Ini bisa menjadi malapetaka bagi masyarakat adat, seperti masyarakat Awyu yang tengah berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari ekspansi perkebunan kelapa sawit,” katanya.
Krisis Iklim
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia , Iqbal Damanik , menyatakan alih fungsi hutan secara besar-besaran akan semakin memperparah krisis iklim yang tengah dihadapi Indonesia. “Konversi lahan tidak hanya akan meningkatkan emisi karbon, tetapi juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan kabut asap, terutama jika dilakukan di lahan gambut. Hal ini akan menggagalkan upaya Indonesia untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon sesuai dengan Perjanjian Iklim Paris,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa.
Selain itu, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghentikan kepunahan spesies yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dengan target pengurangan deforestasi yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Namun, laporan dari Global Carbon Project yang dirilis pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa emisi karbon Indonesia terus meningkat, menjadikannya negara penghasil emisi karbon terbesar kedua di dunia dari sektor lahan.